Paradoks Penegakan Hukum Pidana: Rekonstruksi Hukum Acara Pidana di Tengah Reformasi dan Digitalisasi

Authors

  • Sri Wulandari

Keywords:

Paradoks Penegakan Hukum Pidana: Rekonstruksi Hukum Acara Pidana di Tengah Reformasi dan Digitalisasi

Abstract

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku Paradoks Penegakan Hukum Pidana: Rekonstruksi Hukum Acara Pidana di Tengah Reformasi dan Digitalisasi. Buku ini disusun sebagai kontribusi akademik terhadap dinamika pembaruan hukum acara pidana Indonesia, khususnya pasca disahkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pembahasan RKUHAP.

Perkembangan digitalisasi peradilan, penguatan keadilan restoratif, dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia menuntut rekonstruksi prosedural yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif. Buku ini membahas secara sistematis landasan filosofis, struktur normatif, kewenangan aparat, mekanisme upaya hukum, hingga integrasi pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami arah reformasi hukum acara pidana nasional.

Published

2025-10-01

How to Cite

Sri Wulandari. (2025). Paradoks Penegakan Hukum Pidana: Rekonstruksi Hukum Acara Pidana di Tengah Reformasi dan Digitalisasi. Yayasan Drestanta Pelita Indonesia. Retrieved from https://publisher.yayasandpi.or.id/index.php/dpipress/article/view/1844

Issue

Section

Articles

Similar Articles

<< < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.